Mengenal Bantuan Sosial Lebih Jauh

Mengenal Bantuan Sosial Lebih Jauh

Wabah virus corona Covid-19 tak hanya berdampak terhadap segi kesehatan, tetapi terhitung segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mencanangkan lebih dari satu program dukungan sosial kepada penduduk untuk meringankan beban mereka di sedang pandemi ini. Tahukah anda dukungan sosial itu apa ? Secara lazim dukungan sosial adalah dukungan dukungan berupa uang dan barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau penduduk yang bertujuan untuk melindungi penduduk dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan juga menaikkan kesejahteraan sosial.

Sedangkan Menurut Food plus Agricultural Organization (FAO) terhadap th. 2003 mendeskripsikan dukungan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan bersama mendistribusikan kemakmuran dan melindungi tempat tinggal tangga dari pergantian kondisi pendapatan. Bantuan berikut dimaksudkan untuk mencukupi tingkat minimum hidup layak, mencukupi tingkat minimum nutrisi, atau menopang tempat tinggal tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada. Oleh dikarenakan itu secara sederhana kami bisa defeniskan dukungan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan bersama mendistribusikan kemakmuran dan melindungi tempat tinggal tangga dari pergantian kondisi pendapatan, di mana dukungan berikut dimaksudkan untuk mencukupi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, dan juga menopang tempat tinggal tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.

Lalu kapan dukungan sosial jadi diterapkan di Indonesia? Bantuan sosial di Indonesia sesungguhnya udah keluar sejak jaman pemerintahan orde baru, dan secara lebih masif dukungan sosial dikukuhkan pasca krisis ekonomi 1997-1998. Hal ini keluar bersama lahirnya regulasi yang menopang pelaksanaan program dukungan sosial untuk pemenuhan kebutuhan basic bagi penduduk miskin, layaknya Undang-Undang No.11 th.

2009 perihal Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang No.13 th. 2011 perihal Penanganan Fakir Miskin. Dalam undang-undang berikut keluar bahwa skema dukungan sosial bisa diberikan secara segera dalam wujud uang (in-cash transfers), terhitung dalam wujud barang dan pelayanan (in-kind transfers). Hingga pas ini, program dukungan sosial tetap mengalami transformasi dan perkembangan wujud sehingga bisa berjalan secara terpadu, pas sasaran, dan berkelanjutan aplikasi bansos kemensos .

Apabila kami ingin memandang kerangka dukungan sosial, maka kami dapat berfokus terhadap penanggulangan risiko dan kerentanan yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, maupun komunitas. Risiko dan kerentanan ini terdiri dari dua wujud yaitu dari dalam dan dari luar. Risiko dan kerentanan yang singgah dari dalam bisa disimpulkan atau disimpulkan sebagai kerentanan siklus hidup senantiasa layaknya yang dialami oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar.

Bagi mereka yang mengalami perihal berikut dapat ditangani bersama program dukungan sosial yang berupa reguler. Contoh dukungan sosial berikut adalah Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK), Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT), di mana terhadap pas ini dukungan sosial berikut masuk kedalam komponen kesejahteran sosial kategori disabiltas berat dan lanjut usia diatas 70 th. terhadap Program Keluarga Harapan (PKH).

Risiko dan kerentanan wujud ke-2 adalah risiko dan kerentanan yang singgah dari luar, perihal berikut bisa disebabkan oleh bencana. Klasifikasi bencana yang ditangani secara lazim bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh moment atau serangkaian moment yang disebabkan oleh alam layaknya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh moment atau kronologis moment nonalam layaknya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan moment atau serangkaian moment yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok, konflik antarkomunitas, dan teror. Risiko semacam ini ditangani bersama program dukungan sosial yang berupa temporer cocok bersama kebutuhan penduduk dan kapabilitas pemerintah.

Bantuan sosial yang berupa temporer ini secara lazim ditangani oleh dua lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial. Jenis dukungan yang biasanya ditangani oleh BNPB adalah penyediaan aksesibilitas, dan juga dukungan penguatan kelembagaan. Sedangkan model dukungan yang ditangani oleh Kementerian Sosial berupa dukungan segera layaknya terhadap pas berjalan kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap th.

2005 dan 2009 bertajuk dukungan langsung, dan th. 2013, dukungan yang diberikan bertajuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan paling akhir terhadap pas sekarang ini dukungan segera tunai dalam rangka penanganan efek pandemi Covid-19. Bantuan-bantuan berikut merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial.

Terus apa saja dukungan sosial yang diberikan oleh pemerintah terhadap pas pandemi ini Covid-19 ini ?. Berdasarkan info pers Presiden Joko Widodo yang disampaikan terhadap tanggal 31 Maret 2020 di Istana Bogor, kami ketahui bahwa rincian program dukungan dalam rangka menghadapi efek pandemi covid-19 adalah: Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah jalankan penambahan keluarga penerima faedah PKH, dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima faedah (KPM) bersama anggaran yang dialokasikan naik dari Rp29,1 triliun menjadi sebesar Rp37,4 triliun. Perubahan kebijakan efektif dijalankan jadi April 2020. Kedua, Program Sembako. Pemerintah menaikkan jumlah penerima dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima faedah dan nilainya naik 30% dari Rp150.000 per penerima menjadi Rp200.000 per penerima. Ketiga, Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima faedah menjadi 5,6 juta orang.

Keempat, Bantuan Sosial kedarutan yang terdiri dari : 1) Bantuan sosial sembako untuk DKI Jakarta dan BODETABEK. Bantuan ini berupoa paket sembako senilai Rp 600.000 per bulan dapat diberikan secara ‘cuma-cuma’ kepada penduduk yang tinggal di lokasi Jabodetabek. Paket sembako dapat diberikan per kepala keluarga (KK) sepanjang tiga bulan Data yang menggunakan adalah knowledge tepadu kesejahteraan sosial, dan digabung bersama knowledge tambahan dari pemerintah daerah. 2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk di Luar Jabodetabek. Bantuan Langsung Tunai senilai Rp 600.000 per bulan per KK diberikan kepada penduduk di luar Jabodetabek sepanjang tiga bulan. Bantuan ini diberikan melalui dua saluran, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). 3) Bantuan sosial dari provinsi dan kabupaten kota. Bantuan ini diberikan oleh tempat kepada penduduk yang tidak terdaftar sebagai penerima dukungan sosial lain dari pemerintah pusat.

 

Sekarang kami udah paham bahwa dukungan sosial itu apa dan bagaimana skema dan juga untuk siapa dukungan sosial itu diberikan, oleh dikarenakan itu sebagai warga negara yang baik hendanya kami kudu jujur bahwa apakah kami tetap layak terima dukungan atau tidak. Jangan hingga dukungan sosial tidak pas sasaran. Apabila perihal berikut berjalan maka target dari dukungan sosial yaitu untuk meringankan bagian penduduk yang tidak bisa dan telantar sehingga bisa mencukupi kebutuhan basic hidupnya (basic living needs), dan bisa mengembangkan dirinya sebagai manusia cocok bersama kemanusiaan yang bermartabat tidak bisa terwujud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *